JAKARTA – Pemerintah memastikan kabar baik bagi masyarakat kecil. Harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi seperti pertalite dan solar subsidi dipastikan tidak akan naik hingga akhir tahun 2026, meskipun harga minyak dunia tengah bergejolak.
Kepastian tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah menjaga daya beli masyarakat sekaligus stabilitas ekonomi nasional di tengah tekanan global dan lonjakan harga energi di berbagai negara.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan pemerintah telah melakukan perhitungan fiskal secara matang. Bahkan jika harga minyak dunia berada di kisaran USD100 per barel hingga akhir tahun, defisit anggaran masih dapat dijaga sekitar 2,9 persen terhadap PDB.
Dengan kata lain, negara telah menyiapkan bantalan fiskal agar subsidi energi tetap melindungi masyarakat yang paling membutuhkan.
Kebijakan mempertahankan harga BBM subsidi ini merupakan bentuk keadilan energi, di mana negara memastikan bantuan tetap dinikmati kelompok masyarakat yang memang membutuhkan.
Namun pemerintah juga menegaskan bahwa subsidi tidak boleh menjadi ruang bagi konsumsi energi yang tidak terkendali, terutama oleh golongan yang sebenarnya mampu.
Dalam konteks inilah muncul pendekatan baru dalam kebijakan energi nasional, yakni subsidi harus tepat sasaran. Subsidi tetap dijaga untuk rakyat kecil, sementara kebijakan harga untuk BBM non-subsidi tengah dikaji ulang agar mencerminkan kondisi pasar yang lebih realistis.
Formula Harga Non-Subsidi Sedang Dihitung
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintah bersama Pertamina dan badan usaha swasta saat ini masih menghitung formulasi terbaik terkait harga BBM non-subsidi.
“Kami lagi mengatur dan mencari formulasi yang baik dan bijaksana. Tunggu sampai selesai, saya akan kabari,” kata Bahlil di Jakarta, Selasa (7/4/2026).
Pembahasan tersebut melibatkan berbagai pihak agar kebijakan yang diambil tetap mempertimbangkan kepentingan masyarakat, industri, dan stabilitas fiskal negara.
Ia menegaskan hingga saat ini belum ada penyesuaian harga BBM, baik subsidi maupun non-subsidi, karena pemerintah masih melakukan pembahasan mendalam. Di tengah situasi energi global yang semakin tidak pasti, pemerintah juga mengingatkan pentingnya sense of crisis dalam penggunaan energi.
Selama ini, harga BBM yang relatif murah seringkali membuat konsumsi energi meningkat tanpa kontrol. Padahal kebiasaan boros energi dapat memperbesar beban subsidi dan pada akhirnya menekan APBN.
Karena itu, penyesuaian pada sektor BBM non-subsidi tidak semata soal harga, tetapi juga bagian dari upaya menjaga keberlanjutan fiskal negara.
Jika konsumsi energi terus meningkat sementara harga global melonjak, subsidi energi berpotensi membengkak dan menggerus ruang anggaran untuk program pembangunan lainnya.