INVERSI.ID – Pemerintah pusat memperkuat langkah penanganan bencana banjir bandang dan longsor yang melanda tiga provinsi di Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Dalam perkembangan terbaru, Presiden Prabowo Subianto memberikan instruksi langsung kepada seluruh jajaran pemerintahan untuk menambah alokasi Dana Siap Pakai (DSP) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) apabila kebutuhan penanganan bencana memerlukan penambahan dana darurat.
Instruksi tersebut disampaikan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, saat menjawab pertanyaan wartawan selepas jumpa pers di Pangkalan Udara TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Rabu. Ia menegaskan bahwa Presiden telah memberikan dukungan penuh untuk memastikan penanganan darurat berjalan cepat, terukur, dan efektif.
“Bapak Presiden sudah memberikan instruksi secara langsung apabila ada perlu dilakukan penambahkan, maka akan dilakukan penambaha. Dan ini juga termasuk berlaku kepada beberapa kementerian/lembaga terkait. Misalnya TNI, kepolisian,” kata Prasetyo.
Ia menjelaskan bahwa instruksi tersebut juga berlaku untuk kementerian dan lembaga yang terlibat langsung dalam penanganan dampak bencana. Menurutnya, kebutuhan anggaran tambahan sangat mungkin muncul mengingat skala bencana yang terjadi cukup besar dan melibatkan banyak sumber daya.
Peran TNI dan Polri sebagai Garda Terdepan
Dalam penanganan bencana kali ini, TNI dan Polri menjadi dua institusi yang memegang peran strategis dalam proses evakuasi, distribusi logistik, hingga pemulihan akses wilayah terdampak. Prasetyo menekankan bahwa keduanya berada di garis depan dalam upaya tanggap bencana dan oleh karena itu memerlukan dukungan anggaran yang memadai untuk menjalankan tugas kemanusiaan tersebut.
“Kita semua melihat bahwa TNI maupun Polri salah satu garda terdepan di dalam proses penanganan bencana, tentunya itu membutuhkan sumber daya keuangan yang kita akan back up,” ujarnya.
Menurut Prasetyo, pemerintah memastikan seluruh proses penanganan bencana berjalan masif dan komprehensif. Ia menegaskan bahwa dukungan pemerintah pusat telah digerakkan sejak awal bencana terjadi dan terus ditingkatkan seiring berjalannya proses evakuasi maupun distribusi bantuan.
“Yang paling penting adalah penanganannya. Sejak bencana di Aceh, Sumut, maupun Sumbar, seluruh sumber daya nasional bekerja keras untuk melakukan penanganan,” katanya.
Ia menambahkan bahwa Presiden memberikan instruksi tegas kepada seluruh kementerian dan lembaga, termasuk pemerintah daerah, untuk memastikan bahwa seluruh proses penanganan dilakukan tanpa hambatan. Menurutnya, koordinasi penuh antara pemerintah pusat dan daerah menjadi hal krusial agar penanganan bencana berjalan efektif.
Baca Juga :
“Pak Presiden langsung berikan instruksi kepada kami melapis sepenuhnya proses penanganan bencana yang menimpa saudara-saudara kita,” kata Prasetyo.
Ketersediaan Logistik dan Upaya Menjangkau Wilayah Terisolasi
Salah satu fokus utama pemerintah dalam proses penanganan adalah memastikan distribusi logistik kebutuhan dasar kepada masyarakat terdampak. Prasetyo menyatakan bahwa pemerintah menjamin pasokan pangan nasional berada dalam kondisi aman dan siap untuk disalurkan ke wilayah terdampak bencana secara bertahap.
Ia juga menjelaskan bahwa Pertamina telah diminta memastikan ketersediaan dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) tetap berjalan lancar. Dalam situasi tertentu ketika jalur darat terputus akibat longsor atau banjir bandang, pemerintah menyiapkan skema khusus penyaluran BBM melalui jalur udara untuk menjangkau daerah yang masih terisolasi.
Bencana banjir bandang yang terjadi pada 25 November 2025 telah menyebabkan kerusakan parah di berbagai wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Selain merusak infrastruktur dan akses jalan, bencana ini juga mengisolasi sejumlah kecamatan sehingga mempersulit upaya distribusi bantuan.
Berdasarkan laporan terbaru dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), jumlah korban jiwa akibat banjir bandang dan longsor di Sumatera per Rabu tercatat mencapai 804 orang, sementara 634 orang masih dinyatakan hilang. Angka ini menunjukkan bahwa bencana kali ini merupakan salah satu yang paling mematikan dalam beberapa tahun terakhir, dengan dampak yang sangat luas terhadap masyarakat di kawasan terdampak.
BNPB juga memastikan bahwa operasi pencarian korban, evakuasi penyintas, dan distribusi bantuan masih berlangsung intensif di seluruh wilayah terdampak. Tim SAR gabungan, termasuk Basarnas, TNI, Polri, relawan, dan berbagai organisasi kemanusiaan, terus berupaya melakukan pencarian meski menghadapi tantangan medan yang sulit dan cuaca yang tidak menentu.
Sementara itu, pemerintah pusat terus melakukan pemantauan terhadap kondisi infrastruktur vital seperti jembatan, jalan nasional, dan jalur transportasi lainnya. Pemulihan akses menjadi salah satu prioritas agar bantuan dapat masuk lebih cepat dan proses evakuasi dapat dilakukan lebih efektif. Kerusakan pada jalur utama penghubung antarwilayah memaksa pemerintah menerapkan metode alternatif, termasuk penggunaan helikopter dan pesawat kecil untuk mengangkut kebutuhan pokok maupun tenaga medis ke lokasi-lokasi yang belum bisa ditembus lewat darat.
Selain penanganan darurat, pemerintah juga mulai menyiapkan langkah pemulihan jangka menengah untuk membantu warga terdampak. Upaya pemulihan ini meliputi penilaian terhadap kerusakan hunian, pendataan kebutuhan rumah pengganti, hingga rencana relokasi untuk kawasan yang dinilai tidak lagi aman ditinggali. Pemerintah daerah bersama kementerian terkait terus melakukan verifikasi data agar bantuan rekonstruksi dapat disalurkan dengan tepat sasaran.
Di sisi lain, berbagai lembaga sosial dan organisasi kemanusiaan juga menggalang dukungan bagi warga terdampak. Bantuan berupa makanan siap saji, pakaian, obat-obatan, serta perlengkapan bayi terus mengalir dari berbagai daerah. Kondisi di sejumlah pengungsian masih membutuhkan dukungan tambahan, terutama dalam hal sanitasi, fasilitas kesehatan, dan ruang khusus untuk anak-anak.
Dalam situasi ini, pemerintah menegaskan bahwa seluruh langkah penanganan harus dilakukan secara cepat, terpadu, dan berkelanjutan. Penambahan DSP yang diinstruksikan Presiden menjadi salah satu upaya agar kebutuhan anggaran tidak menghambat kerja tim di lapangan. Pemerintah juga berkoordinasi dengan berbagai kementerian untuk memastikan tidak ada tumpang tindih kebijakan dan seluruh proses berjalan sesuai standar penanggulangan bencana.
Dengan skala bencana yang luas, upaya pemulihan diperkirakan akan memakan waktu panjang. Namun pemerintah memastikan bahwa setiap tahapan, mulai dari penanganan tanggap darurat hingga pemulihan akhir, akan mendapatkan perhatian penuh. Fokus utama tetap pada penyelamatan warga, pemulihan akses vital, dan percepatan distribusi bantuan agar kebutuhan dasar masyarakat dapat terpenuhi.
