INVERSI.ID – Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menyoroti tingginya dampak krisis iklim terhadap perempuan, terutama di wilayah pedesaan yang bergantung pada sumber daya alam dan ketersediaan air bersih.
Project Manager FOLU Net Sink 2&3 Kemenhut, Arga Paradita Sutiyono, mengatakan perubahan iklim bukan hanya persoalan kenaikan suhu global, tetapi juga berkaitan erat dengan kerentanan sosial berbasis gender.
“Dampak krisis iklim terhadap perempuan sangat tinggi. Contoh paling sederhana di desa, rata-rata perempuan yang bertugas mengambil air. Jika krisis iklim menyebabkan mata air hilang, perempuan harus menempuh jarak lebih jauh untuk mendapatkan air,” katanya dalam forum diskusi “Sinergi Perempuan Indonesia Untuk Indonesia FOLU NET SINK 2030” di Taman Nasional Gunung Ciremai, Kuningan, Jawa Barat, Senin.
Arga menjelaskan, program mitigasi perubahan iklim melalui Indonesia FOLU Net Sink 2030 telah dirancang dengan prinsip safeguard atau perlindungan sosial dan lingkungan, termasuk memastikan adanya keadilan gender dalam pelaksanaannya.
Menurut dia, isu gender dalam sektor kehutanan tidak hanya berbicara soal perbedaan biologis antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga terkait kesetaraan akses, peran, hingga partisipasi dalam setiap program lingkungan dan kehutanan.
Ia menambahkan, kelompok penyandang disabilitas juga perlu mendapatkan ruang dan kesempatan yang sama dalam berbagai program pelestarian lingkungan.
“Dalam pelaksanaan program ini, jangan sampai kita melupakan isu gender. Akses dan partisipasi harus setara. Hal ini penting agar aksi menanam pohon dan menjaga hutan tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga memberikan perlindungan sosial bagi kelompok rentan,” ujarnya.
Kegiatan bertajuk “Sinergi Perempuan Indonesia untuk Indonesia’s FOLU Net Sink 2030” digelar pada 11-13 Mei 2026 di kawasan Taman Nasional Gunung Ciremai, Kuningan, Jawa Barat.
Forum tersebut diikuti perwakilan kementerian dan lembaga pemerintah, khususnya dari bidang kehumasan dan protokoler, bersama organisasi konservasi, lembaga swadaya masyarakat, hingga pewarta nasional di lingkungan Kementerian Kehutanan.
Baca Juga :
Acara yang diinisiasi Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Luar Negeri Kementerian Kehutanan itu mengangkat peran perempuan Indonesia dalam aksi nyata pengelolaan hutan sekaligus mendukung target Indonesia’s FOLU Net Sink 2030.
Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi bagian dari upaya membangun narasi positif mengenai kebijakan kehutanan melalui komunikasi publik yang lebih luas dan inklusif.
Kementerian Kehutanan berharap forum ini dapat memperkuat kolaborasi antarkementerian, lembaga, pemangku kepentingan, hingga masyarakat dalam mendukung implementasi program FOLU Net Sink 2030.
Melalui komunikasi publik yang efektif dan kerja sama berkelanjutan, pemerintah berharap pemahaman masyarakat terhadap agenda kehutanan nasional semakin meningkat dan mendapat dukungan yang lebih luas.
