INVERSI.ID – Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno menegaskan Museum Bahari akan menjadi elemen strategis dalam pengembangan kawasan Kota Tua Jakarta, sejalan dengan kerja sama antara Jakarta dan Rotterdam dalam penguatan identitas kota pesisir dan maritim.
“Saat Kota Tua Jakarta dibangun dan ditata kembali, saya tidak ingin Museum Bahari berdiri sendiri. Museum ini harus menjadi bagian utuh dari penguatan identitas sejarah dan maritim Jakarta,” kata dia saat meresmikan Sustainable Development Goals (SDGs) Corner di Museum Bahari, Jakarta, Sabtu.
Menurut Rano, Museum Bahari bukan sekadar ruang penyimpanan artefak sejarah, melainkan simbol perjalanan Jakarta sebagai kota pelabuhan yang tumbuh dari aktivitas laut dan perdagangan. Ia menekankan bahwa laut, pelabuhan, serta komunitas pesisir telah membentuk karakter Jakarta hingga saat ini.
Namun demikian, sebagai kota pesisir, Jakarta menghadapi tantangan kompleks, mulai dari perubahan iklim, kenaikan muka air laut, banjir rob, hingga persoalan ketahanan sosial masyarakat pesisir, termasuk perlindungan anak dan kelompok rentan.
“Tantangan tersebut menuntut arah pembangunan Jakarta yang berpihak pada prinsip keberlanjutan dan keadilan, sebagaimana semangat SDGs,” kata dia.
Kehadiran SDGs Corner di Museum Bahari menjadi langkah konkret untuk memperkuat fungsi edukatif museum. Fasilitas ini dirancang sebagai ruang pembelajaran yang inklusif dan interaktif, menampilkan berbagai tantangan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sekaligus mengangkat kisah kehidupan laut Indonesia.
Dengan konsep tersebut, Museum Bahari diharapkan tidak hanya menjadi pusat literasi sejarah maritim, tetapi juga wadah diskusi publik tentang pembangunan berkelanjutan dan masa depan kota pesisir.
SDGs Corner merupakan hasil kolaborasi antara Museum Bahari Jakarta dan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations (UN). Ruang ini mengajak masyarakat memahami masa depan Indonesia melalui perspektif kemaritiman, lingkungan, serta keberlanjutan sosial.
Rano menilai, di tengah upaya mendefinisikan ulang posisi Jakarta sebagai kota global, komitmen terhadap SDGs menjadi semakin relevan. Ia menyebut SDGs bukan sekadar 17 tujuan global, melainkan kerangka kerja bersama untuk memastikan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, lanjut dia, telah mengimplementasikan berbagai kebijakan yang selaras dengan SDGs. Program tersebut mencakup pangan bersubsidi, kartu layanan gratis bagi penyandang disabilitas, penguatan aksi iklim, hingga perluasan Ruang Terbuka Hijau.
Di wilayah pesisir, sejumlah langkah juga dilakukan, seperti rehabilitasi mangrove dan terumbu karang, pembangunan tanggul pantai dan rumah susun pesisir, serta penguatan Program Kampung Iklim Pesisir sebagai respons terhadap dampak perubahan iklim.
Melalui integrasi Museum Bahari dalam revitalisasi Kota Tua Jakarta dan penguatan agenda SDGs, Pemprov DKI Jakarta ingin menghadirkan wajah kota yang tidak hanya modern dan global, tetapi juga berakar pada sejarah serta tangguh menghadapi tantangan lingkungan di masa depan.