Inversi Dalam upaya memperkuat iklim investasi dan kedaulatan energi nasional, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa memimpin sidang debottlenecking guna mengurai hambatan pada Proyek Strategis Nasional (PSN) Onshore Liquefied Natural Gas (LNG) Abadi Masela.
Sidang yang berlangsung di Jakarta pada Selasa (24/02/2026) tersebut menjadi manifestasi nyata komitmen pemerintah dalam merespons aduan pelaku usaha secara transparan, terkoordinasi, dan akuntabel.
Menteri Keuangan menegaskan bahwa penyelesaian kendala struktural pada proyek skala besar merupakan kunci untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
“Iklim usaha yang sehat akan terus diperkuat guna mempercepat investasi dan aktivitas ekonomi. Langkah ini berjalan beriringan dengan penguatan mesin fiskal dan sektor keuangan nasional,” ujar Menkeu.
Progres Strategis dan Target Operasional Blok Masela
Blok Masela, yang hak pengelolaannya telah dimiliki oleh INPEX sejak tahun 1998, merupakan pilar utama dalam peta jalan ketahanan energi Indonesia.
Proyek yang berlokasi di Maluku ini diproyeksikan memiliki kapasitas produksi LNG sebesar 9,5 juta ton per tahun, didukung oleh produksi kondensat dan gas alam yang signifikan.
Dalam sidang tersebut, pihak INPEX memaparkan sejumlah kemajuan krusial, antara lain:
- Persetujuan AMDAL: Penuntasan aspek lingkungan yang menjadi prasyarat utama operasional.
- Tahap Front End Engineering Design (FEED): Progres teknis yang berjalan sesuai garis waktu (timeline) yang ditetapkan.
- Target EPCI: Tahap Engineering, Procurement, Construction, and Installation (EPCI) ditargetkan mulai berjalan pada awal 2027.
Untuk mencapai target tersebut, INPEX mengharapkan dukungan pemerintah dalam bentuk penyederhanaan regulasi, percepatan perizinan, perluasan akses pasar global, serta fasilitasi penurunan biaya investasi pada komponen EPCI.
Mitigasi Tantangan Sosial dan Implementasi Teknologi Hijau
Selain aspek teknis dan regulasi, pemerintah mengidentifikasi sejumlah tantangan lapangan yang memerlukan penanganan lintas sektoral. Salah satu fokus utama adalah penguatan stabilitas sosial melalui dialog intensif dengan masyarakat terdampak di Maluku. Pemerintah berkomitmen menyusun skema kompensasi yang berkeadilan guna memastikan keberterimaan proyek di tingkat lokal.
Di sisi lain, proyek Abadi Masela juga diarahkan untuk mengadopsi prinsip keberlanjutan melalui implementasi teknologi Carbon Capture and Storage (CCS). Langkah ini bertujuan untuk mengamankan area fasilitas kelautan sekaligus mendukung target transisi energi hijau Indonesia di kancah global.
Efektivitas Satgas P2SP dalam Mengurai Hambatan Investasi
Pemerintah menangani berbagai hambatan investasi melalui Satuan Tugas Percepatan Program Strategis Pemerintah (Satgas P2SP). Hingga 24 Februari 2026, kanal debottlenecking telah menerima total 92 aduan dari berbagai sektor industri.
Kinerja Satgas P2SP menunjukkan tren positif dengan parameter sebagai berikut:
- 46 Aduan Tuntas: Sebanyak 50% dari total aduan telah berhasil disidangkan dan ditindaklanjuti.
- Diversitas Sektor: Selain isu migas, aduan mencakup perizinan apotek, pendanaan industri tekstil, pabrik bioetanol, proyek listrik tenaga sampah, hingga isu teknis HS Code impor.
Pendekatan komprehensif ini dilakukan dengan memperkuat koordinasi antara kementerian/lembaga (K/L) dan pemerintah daerah, guna memastikan tidak ada sumbatan birokrasi yang menghambat laju PSN.
Membangun Sentimen Positif Dunia Usaha
Menutup persidangan, Menkeu Purbaya Yudhi menekankan bahwa keberlanjutan forum debottlenecking memiliki dampak psikologis yang signifikan terhadap pasar. Kepastian hukum dan kecepatan respons pemerintah menjadi sinyal positif bagi investor domestik maupun asing.
“Penyelenggaraan sidang ini bukan sekadar menyelesaikan hambatan bagi pelapor secara kasuistik. Lebih dari itu, forum ini memberikan kepercayaan dan sentimen positif bagi dunia usaha bahwa Indonesia memiliki iklim investasi yang sehat dan suportif,” pungkas Menkeu.