JAKARTA, INVERSI – Pemerintah pusat melalui Satuan Tugas Nasional Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana secara resmi mengoperasikan posko induk penanganan bencana di Banda Aceh. Pembentukan posko induk ini menjadi langkah strategis untuk memperkuat koordinasi pemulihan wilayah terdampak bencana yang meliputi Provinsi Aceh Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
Aceh ditetapkan sebagai lokasi posko utama karena menjadi wilayah dengan tingkat dampak paling berat akibat bencana yang terjadi secara bersamaan di tiga provinsi tersebut. Posko induk di Banda Aceh akan berfungsi sebagai pusat kendali terpadu yang mengoordinasikan seluruh tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri Safrizal Zakaria Ali menegaskan bahwa sejak awal masa tanggap darurat pemerintah telah menyiagakan personel dan melakukan pendampingan intensif di wilayah Sumatera. Kehadiran posko induk dinilai penting untuk memastikan pemulihan berjalan secara terarah dan terintegrasi.
“Kehadiran Posko Induk di Banda Aceh diharapkan menjadi pusat kendali terpadu untuk memastikan seluruh tahapan pemulihan berjalan terarah terkoordinasi dan tepat sasaran,” ujar Safrizal dalam keterangannya di Jakarta pada Jumat.
Safrizal diketahui mendapat penugasan langsung dari Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian untuk berada di Aceh dan Sumatera Utara sejak 27 November 2025 hingga saat ini. Penugasan tersebut dilakukan guna memastikan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berjalan efektif selama masa tanggap darurat hingga pemulihan.
Pemerintah menegaskan bahwa Satgas Nasional akan bekerja secepat mungkin sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan. Fokus utama diarahkan pada percepatan pembangunan hunian layak bagi masyarakat terdampak yang hingga kini masih berada di lokasi pengungsian. Selain itu penanganan rumah rusak ringan dan sedang juga menjadi prioritas melalui skema kompensasi agar warga dapat segera kembali ke tempat tinggal masing masing.
Safrizal menambahkan bahwa fungsi posko induk tidak hanya terbatas pada aspek fisik pemulihan. Posko ini juga diharapkan menjadi kanal utama komunikasi publik yang menyampaikan perkembangan kerja pemerintah secara transparan kepada masyarakat.
“Selain yang sifatnya fisik posko induk diharapkan menjadi kanal utama untuk komunikasi publik terutama kemajuan kemajuan kerja pemerintah dengan melibatkan secara aktif rekan rekan media baik nasional maupun lokal termasuk optimalisasi ruang media sosial,” tuturnya.
Satgas Nasional Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana dibentuk atas arahan langsung Presiden Prabowo Subianto sebagai respons cepat pemerintah dalam mempercepat pemulihan wilayah terdampak. Presiden menunjuk Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebagai Ketua Satgas dengan didampingi Wakil Ketua Satgas Richard Taruli Horja Tampubolon. Sementara itu dewan pengarah Satgas diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
Baca Juga :
Sejalan dengan pembukaan posko induk Menteri Dalam Negeri memimpin rapat perdana Satgas Nasional yang dihadiri oleh Menko PMK Menteri Pekerjaan Umum Sekretaris Kabinet Wakil Ketua Satgas Dirjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri serta para sekretaris jenderal kementerian dan lembaga terkait. Rapat tersebut menjadi langkah awal penguatan koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan bahwa penunjukan Menteri Dalam Negeri sebagai Ketua Satgas didasarkan pada luasnya wilayah terdampak yang mencakup tiga provinsi. Dengan kewenangan koordinatif yang dimiliki Mendagri hubungan antara pemerintah pusat dan daerah dinilai dapat dikelola secara lebih efektif dan menyeluruh.
Menurut Prasetyo pendekatan lintas sektor dan lintas wilayah menjadi kunci utama keberhasilan pemulihan pascabencana. Oleh karena itu pemerintah menilai kehadiran posko induk di Banda Aceh akan mempercepat pengambilan keputusan serta memastikan bantuan dan program pemulihan tepat sasaran.
Dengan beroperasinya posko induk ini pemerintah berharap proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Aceh Sumatera Utara dan Sumatera Barat dapat berjalan lebih terstruktur terkoordinasi dan berkelanjutan sehingga masyarakat terdampak dapat segera bangkit dan kembali menjalani kehidupan secara normal.
Baca Juga : https://inversi.id/mendagri-tito-karnavian-petakan-tantangan-penanganan-pascabencana-di-wilayah-sumatera/
