JAKARTA, INVERSI – Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian langsung melakukan pemetaan menyeluruh terhadap berbagai persoalan penanganan bencana di wilayah Sumatera setelah resmi ditugaskan oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Aceh Sumatera Utara dan Sumatera Barat.
Penugasan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah mempercepat pemulihan pascabencana secara terkoordinasi dan terukur.
Tito menyampaikan bahwa langkah awal yang dilakukan Satgas adalah membaca dan memetakan kondisi terkini di daerah terdampak. Menurutnya fase tanggap darurat di sejumlah wilayah telah berakhir sementara di beberapa daerah lainnya masih diperpanjang untuk jangka waktu tertentu. Hal ini menjadi dasar penyusunan strategi lanjutan yang lebih tepat sasaran.
“Intinya adalah kita membaca atau memetakan situasi saat ini. Setelah masa tanggap darurat beberapa daerah sudah selesai sementara yang lain masih melanjutkan tanggap darurat hingga lima belas hari ke depan,” ujar Mendagri dalam keterangannya di Jakarta pada Jumat.
Upaya pemetaan tersebut dilakukan melalui rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang digelar di Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri. Pertemuan itu dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, serta Wakil Ketua Satgas Letnan Jenderal TNI Richard Taruli Horja Tampubolon.
Dalam forum tersebut Mendagri memaparkan bahwa bencana telah berdampak pada 52 kabupaten dan kota yang tersebar di tiga provinsi. Sejak awal kejadian pemerintah pusat bersama pemerintah daerah dan unsur terkait telah melakukan mobilisasi besar untuk penanganan darurat.
Langkah tersebut mencakup pembukaan akses jalan yang terputus pembangunan jembatan darurat penyediaan layanan kesehatan hingga pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
Berdasarkan hasil konsolidasi dan pemantauan lapangan sebagian besar daerah terdampak menunjukkan perkembangan positif. Pemulihan tersebut ditandai dengan mulai berfungsinya kembali pemerintahan daerah pulihnya konektivitas jalan utama serta berjalannya kembali layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan. Aktivitas ekonomi masyarakat juga mulai bergerak secara bertahap.
Meski demikian Tito mengakui masih terdapat wilayah yang membutuhkan perhatian lebih intensif. Di Provinsi Aceh misalnya dari 18 kabupaten dan kota terdampak sebanyak 11 daerah dinyatakan berangsur normal sementara tujuh daerah lainnya masih menjadi fokus penanganan lanjutan. Kondisi serupa juga terjadi di Sumatera Utara dan Sumatera Barat di mana sebagian besar wilayah telah masuk tahap pemulihan namun beberapa daerah tetap memerlukan penanganan khusus sesuai tingkat kerusakan.
Baca Juga :
Mendagri menegaskan bahwa pemulihan infrastruktur dasar menjadi prioritas utama pemerintah. Hampir seluruh ruas jalan nasional di tiga provinsi terdampak telah kembali tersambung. Sementara itu perbaikan jalan provinsi dan kabupaten terus dilakukan secara bertahap oleh Kementerian Pekerjaan Umum dengan dukungan TNI Polri serta pemerintah daerah.
Selain infrastruktur pemerintah juga mempercepat pendataan rumah warga yang rusak akibat bencana. Tito menyebut proses pendataan dan validasi terus dikebut agar bantuan perumahan dapat segera disalurkan kepada masyarakat. Ia berharap langkah ini dapat mengurangi jumlah pengungsi yang masih bertahan di tenda pengungsian.
Untuk mempercepat pemulihan di tingkat lapangan Mendagri mengusulkan penambahan personel dari unsur TNI Polri aparatur sipil negara serta mahasiswa sekolah kedinasan. Personel tambahan ini akan membantu kegiatan pembersihan lingkungan perkantoran fasilitas umum serta permukiman warga.
Selain itu pemerintah akan membentuk dua posko utama pemulihan bencana yang berlokasi di Jakarta dan Banda Aceh. Posko tersebut akan berfungsi sebagai pusat koordinasi pengendalian dan informasi yang beroperasi selama dua puluh empat jam.
“Posko ini akan diawaki penuh oleh tim yang dibentuk untuk menampung dan mengoordinasikan informasi dari kementerian lembaga maupun dari daerah daerah terdampak,” kata Tito.
Melalui langkah pemetaan dan koordinasi lintas sektor tersebut pemerintah berharap proses rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Sumatera dapat berjalan lebih cepat terarah dan berkelanjutan demi memulihkan kehidupan masyarakat secara menyeluruh.
