Inversi Badan Gizi Nasional (BGN) terus menunjukkan komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas layanan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya melalui penguatan standar keamanan pangan di seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Salah satu indikator penting dari upaya tersebut adalah meningkatnya jumlah SPPG yang telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sebuah sertifikasi yang menjadi tolok ukur kelayakan dalam pengelolaan makanan secara aman dan higienis.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan Republik Indonesia per 15 April 2026, sebanyak 13.576 SPPG telah memperoleh sertifikat SLHS. Jumlah tersebut setara dengan 52,37 persen dari total 25.925 SPPG yang telah beroperasi di berbagai daerah.
Sementara itu, jika dilihat dari jumlah SPPG yang telah mengajukan permohonan sertifikasi, capaian tersebut bahkan mencapai 81,39 persen dari total 16.681 unit. Capaian ini menunjukkan adanya peningkatan yang sangat signifikan dalam waktu relatif singkat.
Ketua Pelaksana Harian Tim Koordinasi Program MBG, Nanik Sudaryati Deyang, mengungkapkan bahwa perkembangan tersebut merupakan lompatan besar dibandingkan kondisi awal saat program mulai diperkuat.
“Alhamdulillah, saat saya mulai bertugas pada akhir September 2025, jumlah SPPG yang memiliki SLHS baru sekitar 39 unit. Saat ini jumlahnya telah meningkat secara drastis hingga puluhan ribu,” ujarnya.
Peningkatan tersebut mencerminkan keberhasilan koordinasi lintas sektor serta keseriusan pemerintah dalam memastikan bahwa setiap makanan yang disalurkan kepada masyarakat memenuhi standar kesehatan dan keamanan yang ketat. Sertifikasi SLHS sendiri mencakup berbagai aspek penting, mulai dari kebersihan dapur, kualitas bahan baku, proses pengolahan makanan, hingga sistem distribusi yang aman.
Lebih lanjut, Nanik Sudaryati Deyang menegaskan bahwa BGN telah menetapkan target ambisius untuk mempercepat proses sertifikasi di seluruh Indonesia. Ia menyampaikan bahwa seluruh SPPG diharapkan telah mendaftarkan diri untuk memperoleh SLHS paling lambat pada Juni 2026, dan seluruhnya sudah tersertifikasi pada Agustus 2026.
“Target kami jelas, bulan Juni seluruh SPPG sudah mengajukan permohonan, dan pada bulan Agustus semua SPPG telah memiliki sertifikat SLHS,” tegasnya.
Baca Juga :
Untuk mencapai target tersebut, BGN terus memperkuat sinergi dengan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Kolaborasi ini bertujuan untuk mempercepat proses administrasi serta memastikan kesiapan daerah dalam memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
Namun demikian, percepatan sertifikasi tidak mengabaikan aspek kualitas. BGN menegaskan bahwa setiap SPPG tetap harus memenuhi seluruh persyaratan yang berlaku sebelum sertifikat diterbitkan. Hal ini penting untuk menjaga kredibilitas program serta memastikan keamanan pangan bagi seluruh penerima manfaat.
Sebagai bagian dari upaya penegakan standar, BGN juga menerapkan kebijakan pengawasan yang tegas. SPPG yang belum mengajukan permohonan sertifikasi atau tidak memenuhi persyaratan akan dikenakan sanksi administratif berupa penghentian sementara operasional.
“Kami akan mengambil langkah tegas terhadap SPPG yang belum mendaftar atau belum memenuhi ketentuan. Hal ini dilakukan semata-mata untuk menjaga kualitas layanan dan melindungi masyarakat,” ujar Nanik Sudaryati Deyang.
Kebijakan tersebut menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada perluasan cakupan program, tetapi juga pada peningkatan kualitas layanan. Dengan adanya standar yang jelas dan pengawasan yang ketat, program MBG diharapkan dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat maksimal.
Selain itu, peningkatan jumlah SPPG yang tersertifikasi juga memberikan dampak positif terhadap kepercayaan publik. Masyarakat dapat merasa lebih yakin bahwa makanan yang diterima telah melalui proses pengawasan yang ketat dan memenuhi standar kesehatan yang ditetapkan.
Program MBG sendiri merupakan salah satu program strategis nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak, ibu hamil, dan kelompok rentan lainnya. Dengan asupan gizi yang cukup dan berkualitas, diharapkan dapat tercipta generasi yang lebih sehat, cerdas, dan produktif.
Di sisi lain, program ini juga memiliki dampak ekonomi yang luas. Kebutuhan bahan pangan dalam skala besar mendorong peningkatan permintaan terhadap produk pertanian, peternakan, dan perikanan lokal. Hal ini secara tidak langsung mendukung pertumbuhan ekonomi di tingkat daerah serta meningkatkan kesejahteraan para pelaku usaha.
Dengan demikian, peningkatan capaian SLHS tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan, tetapi juga pada aspek sosial dan ekonomi. Standarisasi yang baik akan menciptakan ekosistem program yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel.
Ke depan, BGN berkomitmen untuk terus melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap seluruh SPPG. Upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa standar yang telah ditetapkan tidak hanya dipenuhi pada saat sertifikasi, tetapi juga dipertahankan dalam operasional sehari-hari.
Melalui berbagai langkah strategis tersebut, pemerintah optimistis bahwa seluruh SPPG di Indonesia dapat segera memenuhi standar higiene sanitasi secara menyeluruh. Dengan demikian, Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya menjadi solusi pemenuhan gizi, tetapi juga menjadi model pelayanan publik yang berkualitas dan berkelanjutan.
