MEDAN, INVERSI – Wakil Ketua DPRD Sumatra Utara (Sumut) Ricky Anthony memberi usulan terkait pemotongan gaji dan tunjangan seluruh pejabat pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sebagai langkah darurat untuk membantu percepatan penanganan korban bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumatra Barat (Sumbar).
Ia merasa heran, sampai saat ini Pemerintah Pusat tak kunjung menetapkan peristiwa besar yang terjadi di Sumatra pada 25 November 2025 sebagai bencana nasional.
Ricky Anthony berpendapat, rangkaian kebencanaan yang terjadi di Sumatra, masuk kategori luar biasa. Sebab, bukan hanya berdampak pada kerusakan fisik, melainkan telah menyentuh aspek sosial, ekonomi, dan kemanusiaan dengan ekses yang sangat luas.
Sampai saat ini, sudah ribuan nyawa melayang akibat banjir bandang dan longsor di Sumatra. Kemudian, ratusan ribu warga di antaranya harus bertahan di pengungsian dengan keterbatasan kebutuhan dasar.
Ia menekankan, apabila penanganan pascabencana hanya mengandalkan kemampuan anggaran daerah saja, maka penderitaan masyarakat akan semakin panjang.
“Oleh karena itu, perlu ada langkah konkret dan berani, salah satunya dengan memotong gaji dan tunjangan pejabat pemerintah untuk disalurkan kepada korban bencana,” ujar Ricky Anthony kepada wartawan, dikutip di Medan, Selasa (16/12/2025).
Menurut politisi Partai NasDem itu, pemotongan gaji dan tunjangan pejabat tidak akan mengganggu stabilitas pemerintahan alias sangat memungkinkan untuk dilakukan secara regulatif.
Apabila diterapkan, maka kebijakan itu justru dapat menjadi simbol empati dan bukti keberpihakan negara terhadap rakyat yang tengah mengalami musibah.
Ricky menyoroti lambatnya penanganan bencana di lapangan yang tidak bisa dilepaskan dari keterbatasan anggaran yang dimiliki pemerintah daerah.
Baca Juga :
Hingga saat ini, ujar dia, distribusi bantuan logistik di sejumlah wilayah terdampak masih belum merata. Banyak pengungsi mengeluhkan keterbatasan bahan pangan, air bersih, obat-obatan, serta kebutuhan dasar lainnya.
“Penanganan di lapangan belum berjalan maksimal. Logistik belum sepenuhnya merata, sementara kebutuhan masyarakat terus meningkat. Di sisi lain, kerusakan infrastruktur masih sangat parah,” ujarnya.
Ricky mencatat, bencana yang melanda Sumatra telah menyebabkan banyak akses infrastruktur dasar porak-poranda seperti jalan terputus, jembatan ambruk, serta fasilitas pelayanan publik mengalami kerusakan berat.
Di sisi bersamaan, tidak sedikit wilayah yang hingga kini masih mengalami pemadaman listrik. Lalu, jaringan komunikasi dan internet juga belum pulih betul sehingga menyulitkan koordinasi penanganan bencana.
“Kami menduga, salah satu penyebab utama lambatnya pemulihan adalah keterbatasan anggaran. Karena itu dibutuhkan langkah-langkah luar biasa. Jika tidak juga ditetapkan sebagai bencana nasional, maka pemotongan gaji pejabat bisa menjadi solusi sementara yang sangat membantu,” ujarnya.
Ricky Anthony mengaku, usulan pemotongan gaji dan tunjangan tersebut tidak dilandasi kepentingan politik, melainkan murni tergerak atas dasar kemanusiaan dan semangat gotong royong yang menjadi nilai luhur bangsa Indonesia.
Ia menegaskan, dalam situasi darurat seperti ini, seluruh elemen negara harus ikut berkorban. Pejabat negara harus berada di barisan terdepan dalam membantu rakyatnya.
“Jangan sampai masyarakat terus menderita sementara negara tidak mengambil langkah berani dan progresif,” katanya.
Ricky lantas mendorong Pemerintah Pusat agar segera mengevaluasi status kebencanaan di Pulau Sumatra dan mempertimbangkan penetapan sebagai bencana nasional, sehingga dukungan anggaran, personel, dan peralatan dari pusat dapat dimaksimalkan.
“Keselamatan dan pemulihan kehidupan masyarakat harus menjadi prioritas utama. Rakyat menunggu kehadiran negara dalam arti yang sesungguhnya,” kata Ricky Anthony.
