INVERSI.ID – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk mengendalikan kenaikan harga cabai merah yang terjadi di ratusan wilayah di Indonesia.
Sekretaris Jenderal Kemendagri Tomsi Tohir mengatakan berdasarkan data per 11 Mei 2026, tercatat ada 242 daerah yang mengalami lonjakan harga cabai merah pada pekan pertama Mei.
“(Pemda) boleh tidak membangun atau tidak bekerja sama dengan Kementan untuk menanam cabai, dengan catatan jangan (sampai harga) cabainya naik,” kata Tomsi dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.
Pernyataan itu disampaikan Tomsi saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kemendagri, Jakarta, Senin (11/5).
Menurut Tomsi, data dari Kementerian Pertanian menunjukkan masih ada sejumlah daerah yang belum menjalin kerja sama dalam program Calon Petani dan Calon Lokasi (CPCL) yang difokuskan untuk meningkatkan produksi cabai merah.
Tak hanya itu, beberapa daerah bahkan disebut menolak alokasi kawasan cabai dalam program tersebut. Meski demikian, Tomsi tetap meminta seluruh pemerintah daerah memastikan harga cabai tetap terkendali karena dampaknya langsung dirasakan masyarakat.
Selain membahas cabai merah, Tomsi juga menyoroti kondisi stok beras nasional yang saat ini dinilai sangat melimpah. Berdasarkan data pemerintah, cadangan beras mencapai 5,19 juta ton dan disebut menjadi yang tertinggi sepanjang sejarah.
Meski stok beras dalam kondisi aman, ia meminta Perum Bulog memastikan distribusi ke berbagai daerah berjalan lancar. Pasalnya, masih ditemukan sejumlah wilayah dengan harga beras yang relatif tinggi.
“Tolong Ibu (Perum Bulog) data kan daerah-daerah masih tinggi, minta dihubungi untuk Bulog-nya supaya penyalurannya ditingkatkan,” kata Tomsi.
Baca Juga :
Ia kembali mengingatkan bahwa Harga Eceran Tertinggi (HET) menjadi acuan pemerintah dalam memantau stabilitas harga bahan pokok di pasaran. Karena itu, pemerintah daerah diminta aktif menjaga harga kebutuhan pokok agar tidak melampaui batas yang telah ditetapkan.
Tomsi mengakui pengendalian harga komoditas di daerah bukan perkara mudah, terutama menghadapi tantangan cuaca dan distribusi. Namun, menurutnya, daerah seharusnya sudah memiliki pengalaman dan pola penanganan yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya.
“Dengan rapat yang setiap minggu, dengan bertahun-tahun kita mengalami musim yang sama, musim penghujan, panas, gelombang tinggi, kita harus sudah bisa mengatasi kebiasaan-kebiasaan itu. Kita sudah bisa mengatasi kesulitan-kesulitan kita itu,” tutur Tomsi.
