SEMARANG, INVERSI – Luasan lahan kritis di Provinsi Jawa Tengah berhasil direduksi sebanyak 75.000 hektare dalam kurun waktu tiga tahun terakhir. Pemulihan ini ditopang oleh implementasi program perhutanan sosial.
Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Jawa Tengah, luas lahan kritis yang pada periode 2022-2024 tercatat 392.000 hektare, kini berhasil ditekan menjadi 317.629 hektare.
“Sudah ada penurunan yang cukup signifikan terkait luasan lahan kritis di Jawa Tengah,” ujar Kepala DLHK Jawa Tengah, Widi Hartanto, dalam Rapat Koordinasi Kelompok Kerja Percepatan Perhutanan Sosial di Kota Semarang, Senin (15/12/2025).
Widi menegaskan bahwa upaya pemulihan melalui perhutanan sosial harus terus digencarkan untuk mempertahankan tren positif ini.
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno, yang juga hadir, menekankan bahwa konsep perhutanan sosial dirancang untuk menyeimbangkan manfaat ekologi dan ekonomi. Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan tanpa mengabaikan fungsi pokok kawasan hutan sebagai penjaga ekosistem.
“Konsep perhutanan sosial ini tidak mengabaikan fungsi kawasan hutan,” tegas Sumarno.
Untuk memastikan keberlanjutan, Sumarno mendorong pendampingan penuh dengan komposisi pemanfaatan lahan yang terukur. Skema yang diusulkan adalah 50% untuk tanaman keras (kayu), 30% untuk tanaman keras buah-buahan, dan 20% untuk tanaman semusim.
“Dengan konsep ini, fungsi hutan akan menjadi lebih pulih dan punya dampak ekonomi kepada masyarakat sekitar. Mudah-mudahan dengan konsep ini pelestarian hutan di Jawa Tengah akan terjaga dengan baik,” pungkasnya.
Pemulihan lahan kritis melalui pendekatan sosial dianggap strategis karena melibatkan masyarakat secara langsung sebagai pelaku utama konservasi, sekaligus memberikan nilai tambah ekonomi dari hasil hutan bukan kayu.
