JAKARTA — Kehadiran kompak tiga menteri utama Kabinet Merah Putih saat menerima delegasi Kamar Dagang China dinilai menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah Indonesia tetap membuka ruang dialog sehat dan profesional bagi investor asing, tanpa mengorbankan kedaulatan regulasi nasional.
Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi Rosan Roeslani, serta Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa diketahui menggelar pertemuan langsung dengan Kamar Dagang China di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (19/5/2026).
Pertemuan tersebut digelar di tengah dinamika investasi dan pengetatan sejumlah kebijakan strategis nasional seperti RKAB, DHE SDA, hingga penyesuaian royalti mineral dan batu bara. Namun alih-alih bersikap defensif, pemerintah justru memilih jalur komunikasi terbuka dan setara dengan para investor.
“Tadi saya, Pak Rosan Menteri Investasi dan Pak Purbaya, Menteri Keuangan dan Pak Dubes mengundang investor Tiongkok yang sudah beroperasi di sini. Kita melakukan rapat koordinasi tentang apa aja kendala mereka. Kan kita ingin untuk perusahaan harus survive, negara juga harus mendapatkan pendapatan,” ujar Bahlil.
Langkah tersebut dinilai mencerminkan pendekatan baru pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan negara dan keberlangsungan investasi. Regulasi ketat tidak diposisikan sebagai bentuk penolakan terhadap modal asing, melainkan instrumen untuk menciptakan industri yang lebih sehat, tertib, dan berkelanjutan.
Menteri Keuangan Purbaya juga menegaskan pemerintah mendengarkan berbagai masukan investor secara terbuka.
“Ini kan dengan pengusaha China, barusan. Ya, menangkap masalah-masalah mereka hadapi. Ada keluhan-keluhan mereka. Dan ya udah, kita dengerin. Kalau kita bisa pecahkan, kita pecahkan,” kata Purbaya.
Pemerintah mengakui sejumlah pengusaha China memang menyampaikan keberatan terkait aturan DHE SDA, royalti mineral, hingga bea keluar sektor hilirisasi. Namun forum tersebut justru dipandang sebagai ruang diplomasi bisnis yang sehat antara pemerintah dan investor global.
Di sisi lain, pemerintah tetap menunjukkan posisi tegas bahwa kepentingan nasional dan pengelolaan sumber daya alam Indonesia tetap menjadi prioritas utama.
Baca Juga :
“Kalau mineralnya kan enggak apa-apa, itu punya kita mineralnya,” ujar Purbaya menegaskan posisi pemerintah terkait kebijakan SDA nasional.
Sementara itu, Bahlil memastikan agenda pertemuan bukan bentuk kepanikan pemerintah atas kritik investor, melainkan evaluasi rutin agar iklim investasi tetap stabil dan kompetitif.
“Enggak ada. Saya tidak menganggap itu, saya kan rutin aja kita waktu Menteri Investasi kan suka melakukan evaluasi per 4 bulan, per 6 bulan,” tegas Bahlil.
Dalam forum tersebut, investor China juga meminta kepastian pasokan bahan baku nikel dan bauksit untuk mendukung proyek hilirisasi yang telah berjalan di Indonesia. Pemerintah pun memastikan komitmen hilirisasi tetap menjadi agenda utama nasional.
“Mereka ingin mendapatkan kepastian bahan baku bauksit kemudian nikel, dan saya katakan semuanya oke nggak ada masalah. Karena itu industri kan hilirisasi,” kata Bahlil.
Pertemuan tiga menteri dengan Kadin China ini sekaligus memperlihatkan bahwa Indonesia tidak anti investasi asing. Pemerintah justru ingin membangun pola hubungan baru yang lebih sehat: investor tetap mendapat kepastian usaha, sementara negara memperoleh nilai tambah, penerimaan, dan kedaulatan industri nasional.
