Inversi Di tengah dinamika geopolitik global yang kian menantang, Pemerintah Indonesia mempertegas komitmennya dalam menjaga ketahanan ekonomi domestik melalui penguatan stabilitas nasional.
Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa, menegaskan bahwa stabilitas keamanan merupakan prasyarat mutlak atau conditio sine qua non bagi terciptanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Pernyataan strategis tersebut disampaikan dalam forum panel Rapat Pimpinan (Rapim) POLRI yang dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Koperasi Ferry Juliantono di Jakarta, Rabu (11/02/2026). Sinergi lintas sektoral ini menandai babak baru dalam integrasi kebijakan fiskal dan keamanan nasional demi menyongsong visi Indonesia Emas 2045.
Stabilitas Dinamis: Kunci Akselerasi Ekonomi Domestik
Menkeu menjelaskan bahwa stabilitas nasional yang diharapkan bukan sekadar ketiadaan konflik, melainkan sebuah kondisi dinamis di mana program pembangunan dapat berjalan optimal dan manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Menurut Menkeu, stabilitas ini harus ditopang oleh tiga pilar utama: pertumbuhan ekonomi yang tinggi, kepastian hukum yang tegas, dan pemerataan kesejahteraan melalui program sosial yang efektif.
“Selama kita konsisten menjaga pertumbuhan dan stabilisasi ekonomi domestik, bangsa ini memiliki ketangguhan untuk menghadapi guncangan eksternal. Fokus pemerintah saat ini adalah memastikan mesin pertumbuhan dalam negeri tetap berputar dengan baik melalui kolaborasi erat bersama Polri, Kemendagri, dan instansi terkait lainnya,” ungkap Purbaya Yudhi Sadewa.
Pemerintah memandang bahwa ketertiban umum dan kepastian hukum adalah aset ekonomi yang tidak ternilai. Tanpa adanya jaminan keamanan, para pelaku usaha akan cenderung bersikap konservatif, yang pada akhirnya dapat menghambat laju sirkulasi modal di pasar domestik. Oleh karena itu, Menkeu menekankan bahwa Polri memegang peranan vital sebagai pengawal jalur pertumbuhan ekonomi tersebut.
Inisiatif Debottlenecking dan Kepercayaan Investor
Sebagai bagian dari strategi peningkatan investasi, Pemerintah telah meluncurkan kanal debottlenecking. Inisiatif ini dirancang khusus untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengurai hambatan birokrasi serta regulasi yang selama ini menyumbat iklim investasi di Indonesia.
Menkeu secara khusus mengajak institusi Polri untuk bergabung dalam sistem ini guna memberikan kepastian dari sisi penegakan hukum dan perlindungan terhadap aset-aset bisnis.
Baca Juga :
Kehadiran Polri dalam ekosistem investasi diharapkan mampu membangun kepercayaan (trust) bagi para pelaku usaha dan investor global. Dengan adanya jaminan keamanan dan prosedur hukum yang transparan, risiko ketidakpastian (uncertainty risk) dapat diminimalisasi secara signifikan.
“Saya meminta dukungan Kapolri untuk menindaklanjuti berbagai hambatan yang terjadi di lapangan. Kita memerlukan respons cepat (quick response) agar setiap kendala investasi dapat segera teratasi melalui koordinasi yang taktis dan berkelanjutan,” tambah Menkeu.
Dukungan Fiskal dan Modernisasi Kapasitas Polri
Sejalan dengan tuntutan tugas yang semakin kompleks dalam mengawal pertumbuhan ekonomi, Pemerintah menunjukkan komitmen nyata melalui dukungan anggaran yang progresif bagi Korps Bhayangkara. Tercatat, dalam periode 2021–2026, anggaran belanja Polri mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 5,7 persen per tahun.
Kenaikan alokasi anggaran ini tidak diberikan tanpa tujuan yang jelas. Dana tersebut diprioritaskan untuk tiga area pengembangan strategis:
- Penguatan Kapasitas Operasional: Memastikan kehadiran personel kepolisian di pusat-pusat pertumbuhan ekonomi dan wilayah industri strategis.
- Modernisasi Peralatan: Pengadaan teknologi kepolisian mutakhir untuk mendukung pemeliharaan keamanan berbasis data (predictive policing) dan intelijen ekonomi.
- Pengamanan Program Prioritas: Mendukung pengawalan distribusi program-program kesejahteraan, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), agar berjalan tepat sasaran tanpa adanya kebocoran.
Menkeu memberikan instruksi tegas agar pengelolaan anggaran tersebut dilakukan dengan prinsip nilai untuk uang (value for money). “Tolong uang yang dianggarkan dipakai betul-betul setiap rupiahnya agar bermanfaat bagi ekonomi kita.
Setiap investasi pada keamanan harus dikonversi menjadi penguatan ketertiban yang memberikan rasa aman maksimal bagi investor dan rakyat kecil,” pungkasnya.
Sinkronisasi Kebijakan: Menuju Ekonomi Inklusif
Ekonomi inklusif yang dicita-citakan adalah kondisi di mana pertumbuhan tidak hanya tecermin dalam angka Produk Domestik Bruto (PDB), tetapi juga mampu menciptakan lapangan kerja dan menurunkan angka kemiskinan secara sistemik.
Stabilitas nasional menjadi kunci karena memungkinkan sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk beroperasi tanpa rasa khawatir akan gangguan keamanan.
Dalam forum tersebut, Menteri Koperasi Ferry Juliantono juga mengamini bahwa keamanan lingkungan usaha sangat menentukan daya tahan UMKM. Dengan dukungan Polri dalam menjaga jalur logistik dan pasar, para pengusaha lokal dapat berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.
Kesimpulan: Sinergi Sebagai Energi Bangsa
Pertemuan antara Menkeu, Mendagri, Menkop, dan jajaran pimpinan Polri di Jakarta menjadi sinyal kuat bagi dunia internasional bahwa Indonesia memiliki manajemen stabilitas yang solid. Melalui kepemimpinan yang harmonis antar lembaga, Indonesia optimis dapat menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen pada tahun 2026.
Instruksi Menteri Keuangan untuk menggunakan anggaran secara bertanggung jawab merupakan manifestasi dari tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dengan keamanan yang terjaga dan kepastian hukum yang dijunjung tinggi, jalan menuju Indonesia Emas 2045 kini semakin terpetakan dengan jelas melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.
