JAKARTA
Proyek raksasa Blok Masela akhirnya memasuki babak baru setelah 26 tahun hanya berkutat pada perdebatan dan tarik-ulur tanpa kepastian. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, menegaskan pemerintah tidak lagi mentolerir proyek mangkrak.
“Ada 300 sumur yang sudah POD tapi tidak jalan-jalan… INPEX itu sudah 26 tahun dikuasai oleh Jepang. Kalau kalian tidak jalan, saya akan cabut izin,” tegas Bahlil dalam rapat bersama Komisi VII DPR, pekan lalu. Pernyataan ini menjadi sinyal paling keras dari pemerintah untuk memastikan seluruh proyek energi berjalan sesuai target.
Setelah bertahun-tahun terjebak dalam perdebatan lokasi pengembangan—apakah LNG onshore atau offshore—pemerintah akhirnya mengambil sikap tegas. Proses Final Investment Decision (FID) hingga tender Engineering, Procurement, and Construction (EPC)kini sudah mulai bergerak.
Bahlil memastikan bahwa kebijakan ini bukan sekadar ancaman, tetapi langkah nyata untuk mengamankan kepentingan energi nasional. “Surat teguran pertama sudah dikirim. FID sedang berjalan. InsyaAllah 2029 Blok Masela mulai produksi,” ujarnya, menandai titik balik proyek strategis ini.
Dampaknya tidak main-main. Blok Masela diproyeksikan menghasilkan 10,5 juta ton setara LNG per tahun, termasuk 9,5 juta ton LNG dan 35 ribu barel kondensat per hari, —volume yang setara lebih dari 10% impor tahunan LNG Jepang.
Jika target 2029 tercapai, Indonesia tidak hanya menghidupkan kembali proyek yang sempat dianggap mandek, tetapi juga memperkuat posisi dalam peta energi global. Momentum ini menunjukkan bahwa Indonesia kini bergerak lebih tegas, lebih cepat, dan lebih percaya diri menuju kemandirian energi nasional.
Sejarah Blok Masela dimulai dengan penemuan cadangan gasnya oleh INPEX pada tahun 2000, namun pengembangannya berjalan lambat selama bertahun-tahun karena berbagai kendala seperti harga komoditas dan perdebatan antara pengembangan kilang di darat (onshore) atau di laut (offshore).
Perkembangan signifikan terjadi ketika Shell masuk ke dalam proyek, disusul dengan akuisisi saham 35% oleh Pertamina dan Petronas pada tahun 2023 setelah Shell keluar dari proyek ini.
Kronologi dan perkembangan
2000: Cadangan gas ditemukan oleh INPEX Masela Ltd. melalui sumur eksplorasi pertama, Sumur Abadi-1.
2011: Shell masuk ke dalam proyek dengan kepemilikan saham 35%, sementara Inpex memegang 65%.
2016: Terjadi “drama” perebutan lokasi pembangunan fasilitas pengelolaan di darat antara Kabupaten Maluku Barat Daya dan Maluku Tenggara Barat, setelah Presiden Joko Widodo memutuskan pengembangan menggunakan pola onshore.
2019: Shell memutuskan untuk mundur dari proyek karena mengevaluasi portofolio bisnisnya di seluruh dunia.
2023: Pertamina dan Petronas mengakuisisi 35% saham yang ditinggalkan Shell. Pertamina memiliki 20% saham melalui PT Pertamina Hulu Energi (PHE), dan Petronas Masela Sdn Bhd memiliki 15%.
Desember 2023: Revisi Rencana Pengembangan II (POD II) untuk proyek LNG Masela Abadi disetujui oleh pemerintah.
Sejak 2023: Proyek ini diharapkan akan segera dimulai, menerapkan teknologi seperti carbon capture sejak tahap awal desain untuk menekan emisi.
2025: Proyek ini diproyeksikan akan menghasilkan 9,5 juta ton LNG per tahun, dengan target produksi mulai tahun 2029.
