MEDAN, INVERSI – DPD Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) Sumatra Utara (Sumut) mendesak Kementerian Pekerjaan Umum (PU) serta Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) untuk mempercepat pembangunan hunian layak bagi warga yang kehilangan tempat tinggal akibat diterjang bencana banjir bandang dan tanah longsor di Sumut pada 25 November 2025 kemarin.
Ketua DPD GAMKI Sumut Swangro Lumbanbatu menekankan, organisasi ini hadir bukan hanya untuk memberikan bantuan sesaat, tetapi juga menawarkan solusi jangka panjang.
Pihaknya mengaku telah melakukan pemantauan lapangan dan laporan resmi dari pemerintah daerah dan mendapati informasi ihwal ribuan warga terpaksa mengungsi setelah rumah mereka rusak diterjang banjir bandang dan longsor.
Sementara, kawasan pesisir dan bantaran sungai menunjukkan tingkat kerentanan yang semakin tinggi akibat sedimentasi, tata ruang yang tidak adaptif, ditambah dampak perubahan iklim.
Swangro menekankan, banjir yang melanda Sumut menjadi peringatan bahwa sistem tata ruang dan mitigasi risiko bencana harus ditata ulang secara serius.
“Hunian yang aman dan layak menjadi kebutuhan mendesak, sehingga pemerintah diharapkan menjadikannya prioritas utama dalam pemulihan pascabencana,” kata dia dalam keterangan resmi, Rabu (10/12/2025).
GAMKI menekankan semangat Ora et Labora, berdoa dan bekerja, yang tercermin dalam Kolose 3:23.
“Semangat ini mendorong komitmen organisasi memperjuangkan keadilan dan pemulihan bagi masyarakat terdampak, sebagai wujud nyata iman yang diwujudkan melalui tindakan,” tuturnya.
GAMKI juga mendesak agar Kementerian PKP dan Kementerian PU untuk mempercepat pembangunan hunian layak sekaligus memperkuat ketahanan infrastruktur, serta mengintegrasikan strategi adaptasi perubahan iklim dalam perencanaan tata ruang.
Baca Juga :
Data terverifikasi menunjukkan dampak bencana banjir dan longsor di Sumatra cukup parah.
Per 7 Desember 2025 saja, tercatat sekitar 105.900 rumah mengalami kerusakan di wilayah terdampak, sementara total rumah rusak di 51 kabupaten diperkirakan mencapai 121.500 unit.
Laporan lain menunjukkan bahwa 10.400 rumah hancur akibat banjir dan longsor di Sumatra Utara, Aceh, dan Sumatra Barat, dengan rincian sekitar 5.200 di Aceh, 2.800 di Sumatra Barat, dan 2.400 di Sumatra Utara.
Kerusakan juga menjalar fasilitas umum dan infrastruktur publik, termasuk sekitar 270 fasilitas kesehatan, 405 jembatan, dan 509 fasilitas pendidikan, gedung, serta kantor lainnya.
Korban jiwa akibat bencana ini mencapai 916 orang meninggal, 274 hilang, dan lebih dari 4.200 luka-luka.
Sementara itu, sekitar 570 ribu orang mengungsi, dan total warga terdampak diperkirakan mencapai 1,5 juta orang.
Berbagai laporan menunjukkan perbedaan angka kerusakan rumah, dari 105.900 hingga 121.500 unit, tergantung periode pelaporan dan metode verifikasi.
Kategori “rusak” juga bervariasi, mulai dari ringan, sedang, hingga berat, sementara beberapa laporan tidak merinci per kategori.
Infrastruktur publik yang terdampak signifikan menunjukkan bahwa pemulihan harus meliputi perbaikan hunian sekaligus fasilitas vital lainnya.
GAMKI menekankan bahwa pemulihan masyarakat tidak boleh berhenti pada bantuan darurat semata.
“Negara harus hadir sampai warga dapat hidup dalam kondisi layak dan aman. Dengan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan elemen masyarakat sipil, pemulihan Sumatera Utara diharapkan dapat berjalan lebih efektif dan memberi harapan baru bagi korban banjir,” katanya.
