SURABAYA, INVERSI — Gubernur Provinsi Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur menetapkan enam peraturan daerah (perda) strategis bagi penguatan tata kelola pemerintahan dan pembangunan daerah.
Gubernur Khofifah menyatakan bahwa sinergi antara pemerintah daerah dan legislatif penting untuk memastikan kebijakan berjalan efektif.
“Persetujuan enam Perda ini mencerminkan sinergi yang produktif antara eksekutif dan legislatif dalam memperkuat landasan hukum pembangunan daerah serta menghadirkan kebijakan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat Jawa Timur,” ucap di Surabaya, Selasa (29/10/2025)
Enam perda tersebut mencakup penetapan Perda tentang Pencabutan Lima Perda Provinsi Jawa Timur, Perda tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat, Perda tentang Pelindungan Perempuan dan Anak, Perda tentang Penyelenggaraan Kehutanan, Perda tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta Perda tentang Penyertaan Modal Daerah.
Khofifah menjelaskan bahwa pencabutan lima perda dilakukan untuk menyesuaikan regulasi daerah dengan peraturan yang lebih tinggi, terutama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
“Pencabutan ini dilakukan untuk menghindari tumpang tindih kewenangan sekaligus memastikan regulasi daerah tetap relevan dan memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan,” tegasnya.
Perda yang ditetapkan yakni tentang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat disusun untuk merespons dinamika sosial yang berkembang, baik di ruang publik maupun ruang digital.
Menurut Khofifah, kebijakan tersebut tidak hanya menekankan aspek penegakan aturan. “Perda ini tidak hanya menekankan aspek penegakan aturan, tetapi juga mengedepankan pendekatan persuasif, humanis, dan berkeadilan agar ketertiban dapat terwujud secara berkelanjutan,” jelasnya.
Pada saat yang sama, perhatian terhadap kelompok rentan diperkuat melalui Perda tentang Pelindungan Perempuan dan Anak.
Baca Juga :
“Pelindungan perempuan dan anak membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Pemerintah, masyarakat, dunia pendidikan, dunia usaha, hingga komunitas harus bergerak bersama agar Perda ini benar-benar efektif di lapangan,” paparnya.
Di sektor lingkungan, Perda tentang Penyelenggaraan Kehutanan diarahkan untuk memastikan pengelolaan hutan berjalan lestari sekaligus memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat sekitar.
“Pengelolaan kehutanan harus menjaga keseimbangan antara aspek ekologi, sosial, dan ekonomi, sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara adil dan berkelanjutan,” tutur Khofifah.
Pada bidang ekonomi, Perda tentang BUMD menjadi landasan penguatan tata kelola dan profesionalisme perusahaan daerah. “Dengan regulasi yang lebih kuat, BUMD diharapkan tumbuh lebih sehat, profesional, dan berdaya saing sehingga mampu memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian daerah dan Pendapatan Asli Daerah,” ungkapnya.
Adapun Perda tentang Penyertaan Modal Daerah difokuskan pada penguatan akuntabilitas dalam penempatan modal pemerintah daerah. “Setiap rupiah penyertaan modal harus dikelola secara profesional, akuntabel, dan memberi nilai tambah bagi perekonomian Jawa Timur,” katanya.
