JAKARTA, INVERSI – Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya untuk mengerahkan seluruh kekuatan nasional dalam menangani dampak banjir dan longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Penegasan tersebut disampaikan Kementerian Luar Negeri sebagai respons atas berbagai pertanyaan terkait tawaran bantuan dari luar negeri bagi para korban bencana.
Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Yvonne Mewengkang, menyampaikan bahwa pemerintah telah mengomunikasikan kepada negara negara sahabat mengenai sikap Indonesia yang saat ini memprioritaskan pemanfaatan sumber daya nasional. Kebijakan ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto.
“Terkait komunikasi dengan negara lain, kami menyampaikan sesuai arahan Presiden Prabowo bahwa saat ini kami berfokus mengerahkan seluruh kekuatan nasional,” ujar Yvonne dalam temu media di Jakarta, Jumat 19 Desember.
Pernyataan tersebut disampaikan untuk menjawab isu mengenai penolakan bantuan beras dari luar negeri bagi korban bencana di Sumatera. Yvonne mengakui bahwa terdapat sejumlah negara yang menyampaikan tawaran bantuan langsung kepada Indonesia, meskipun ia tidak merinci negara negara yang dimaksud. Menurutnya, sikap pemerintah bukan berarti menutup diri, melainkan memastikan penanganan bencana berjalan terkoordinasi dan efektif.
Yvonne menjelaskan bahwa bantuan dari luar negeri tetap dimungkinkan untuk disalurkan melalui jalur yang tepat. Bantuan tersebut dapat diberikan melalui organisasi non pemerintah lokal yang telah memiliki rekam jejak dan pengalaman dalam penanggulangan bencana. Penyaluran bantuan juga harus dilakukan melalui koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana agar sejalan dengan kebutuhan di lapangan dan tidak menimbulkan tumpang tindih distribusi.
Juru Bicara II Kemlu RI, Vahd Nabyl A. Mulachela, menambahkan bahwa pemerintah telah melakukan koordinasi lintas kementerian dan lembaga terkait pengelolaan bantuan dari luar negeri. Menurutnya, koordinasi dilakukan bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dan instansi lainnya untuk memastikan seluruh program penanganan bencana berjalan optimal.
“Intinya, kami mengoptimalkan program yang sudah berjalan,” kata Nabyl.
Dalam kesempatan terpisah, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan terkait bantuan kemanusiaan berupa 30 ton logistik dari Uni Emirat Arab. Bantuan tersebut sebelumnya sempat menimbulkan kebingungan di tingkat daerah. Tito menyampaikan bahwa Pemerintah Kota Medan akhirnya mengalihkan bantuan tersebut kepada Muhammadiyah Medical Center untuk didistribusikan kepada masyarakat terdampak.
Pemkot Medan sempat menangguhkan pemanfaatan bantuan tersebut karena mengira bantuan berasal langsung dari pemerintah Uni Emirat Arab. Namun, setelah dilakukan klarifikasi, diketahui bahwa bantuan tersebut berasal dari Bulan Sabit Uni Emirat Arab, yang merupakan organisasi non pemerintah. Setelah status bantuan dipastikan, distribusi pun dilanjutkan melalui lembaga kemanusiaan yang memiliki kapasitas di bidang kesehatan dan kebencanaan.
Baca Juga :
Sebelumnya, dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara Jakarta pada 15 Desember, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan apresiasi atas perhatian dan solidaritas internasional terhadap Indonesia. Namun demikian, Presiden menegaskan bahwa Indonesia memiliki kemampuan dan pengalaman untuk menangani bencana secara mandiri.
“Saya bilang terima kasih atas perhatian Anda. Kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini,” ujar Presiden Prabowo.
Pemerintah menilai sikap tersebut penting untuk menjaga kedaulatan pengelolaan bencana sekaligus memastikan bahwa seluruh bantuan, baik dari dalam maupun luar negeri, dapat dimanfaatkan secara efektif, terkoordinasi, dan tepat sasaran bagi masyarakat terdampak di Sumatera.
