JAKARTA — Penyesuaian harga BBM non-subsidi dinilai sebagai konsekuensi logis dari dinamika pasar minyak dunia dan bukan semata-mata keputusan politik pemerintah. Di tengah tekanan global akibat fluktuasi harga minyak mentah dan nilai tukar rupiah, pengamat menilai pemerintah justru perlu memprioritaskan kekuatan fiskal negara untuk menjaga perlindungan terhadap masyarakat kecil melalui subsidi yang tepat sasaran.
Dalam beberapa waktu terakhir, polemik mengenai kenaikan harga BBM non-subsidi kembali mengemuka. Sebagian pihak mendesak pemerintah memberikan penjelasan politik atas kenaikan harga Pertamax Series dan produk komersial lainnya. Namun, sejumlah pengamat menilai tuntutan tersebut justru menunjukkan masih kaburnya pemahaman publik mengenai perbedaan antara BBM subsidi dan BBM non-subsidi.
BBM non-subsidi sejak awal memang dirancang mengikuti mekanisme pasar internasional. Penentuan harganya dipengaruhi berbagai variabel ekonomi seperti harga minyak mentah dunia, kurs rupiah terhadap dolar AS, biaya distribusi, hingga margin badan usaha. Karena itu, perubahan harga dianggap sebagai konsekuensi normal dari sistem ekonomi yang telah ditetapkan pemerintah.
Dari kacamata kebijakan publik, negara tidak mungkin terus-menerus menjadi bantalan fiskal bagi seluruh kelompok masyarakat, terutama untuk konsumsi energi kendaraan pribadi kelas menengah ke atas. Dalam situasi global yang belum stabil, APBN harus diarahkan secara hati-hati untuk menjaga daya beli rakyat kecil seperti nelayan, petani, pengemudi ojek, sopir angkutan umum, dan pelaku UMKM yang sangat bergantung pada subsidi energi.
“Kalau pemerintah memaksakan harga BBM non-subsidi jauh di bawah harga pasar dunia, beban APBN akan semakin berat. Padahal fokus utama negara saat ini adalah memastikan subsidi tepat sasaran bagi masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” ujar Mohammad Aliman Shahmi, Dosen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mahmud Yunus Batusangkar, Rabu (20/5).
Narasi mengenai keadilan sosial dalam tata kelola energi dinilai penting untuk terus diedukasi kepada publik. Kesadaran berbagi beban secara proporsional dianggap menjadi bagian dari tanggung jawab bersama dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Di tengah tekanan global, pemerintah di bawah kepemimpinan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia sejauh ini tetap menegaskan komitmen menjaga harga BBM subsidi agar tidak memberatkan masyarakat bawah. Kebijakan tersebut dipandang sebagai bentuk keberpihakan negara kepada kelompok rentan di tengah ketidakpastian ekonomi dunia.
Karena itu, masyarakat kelas menengah atas dinilai sudah sewajarnya menggunakan BBM non-subsidi tanpa menuntut negara terus melakukan intervensi harga demi kenyamanan konsumsi pribadi. Penggunaan BBM berkualitas tinggi seperti Pertamax Series juga dianggap selaras dengan kemampuan ekonomi kelompok pengguna kendaraan pribadi modern dan komersial.
Mohammad Aliman Shahmi juga mengingatkan bahwa kegemaran menyeret setiap kenaikan harga BBM non-subsidi ke ruang politik justru berpotensi menciptakan ekspektasi yang keliru di masyarakat. Publik bisa terbiasa menganggap semua gejolak harga sebagai kesalahan pemerintah, padahal sebagian besar dipengaruhi mekanisme ekonomi global yang berada di luar kendali langsung negara.
Baca Juga :
“Kalau konsep non-subsidi sudah diterima, maka publik juga harus siap menerima konsekuensi fluktuasi harga. Harga bisa naik, bisa turun, tergantung pasar dunia. Ini bukan soal pemerintah abai, tapi soal disiplin kebijakan,” katanya.
Dalam perspektif fiskal, menjaga kesehatan APBN disebut jauh lebih penting dibanding memberikan subsidi luas kepada kelompok masyarakat yang sebenarnya mampu membeli BBM dengan harga pasar. Sebab, ketahanan fiskal negara menjadi fondasi utama untuk membiayai program perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, hingga pembangunan infrastruktur nasional.
Di tengah tantangan ekonomi global saat ini, para pengamat mengajak masyarakat untuk melihat persoalan energi secara lebih jernih dan proporsional. Prinsip keadilan sosial dinilai harus menjadi dasar bersama: negara hadir melindungi yang lemah, sementara kelompok mampu ikut berbagi beban demi menjaga stabilitas ekonomi nasional secara berkelanjutan.
