JAKARTA, INVERSI – Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional terus memperkuat tata kelola dan standar keamanan pangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Langkah ini menjadi perhatian utama menyusul masih ditemukannya sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang belum sepenuhnya memenuhi standar keamanan pangan, higiene, dan sanitasi sebagaimana ditetapkan pemerintah.
Dalam bahan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi IX DPR RI, Badan Gizi Nasional menegaskan bahwa keamanan pangan merupakan fondasi utama keberhasilan program.
Tanpa standar yang seragam, risiko gangguan kesehatan bagi penerima manfaat dinilai dapat meningkat, terlebih dengan skala program yang telah menjangkau jutaan masyarakat di seluruh Indonesia.
Deputi Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional menjelaskan bahwa percepatan sertifikasi Sarana Layak Higiene Sanitasi menjadi salah satu agenda prioritas. Sertifikasi ini bertujuan memastikan seluruh penyedia makanan dalam program memenuhi standar mutu keamanan pangan, sekaligus memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan program di lapangan.
Selain SLHS, proses sertifikasi lain seperti halal dan standar kemasan juga menjadi sorotan. Saat ini, mekanisme sertifikasi dinilai masih melibatkan banyak pihak dan belum sepenuhnya seragam. Kondisi tersebut berpotensi memperlambat implementasi kebijakan di tingkat operasional. Pemerintah pun tengah mendorong penyederhanaan alur sertifikasi agar lebih efisien namun tetap akurat.
Dalam forum tersebut, Badan Gizi Nasional juga menekankan pentingnya peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Penambahan modul keamanan pangan dan sertifikasi dalam Learning Management System dinilai krusial untuk meningkatkan pemahaman penyedia layanan, pengawas gizi, hingga pengawas keuangan.
Koordinasi lintas fungsi secara rutin pun dipandang sebagai kunci agar data dan laporan pelaksanaan program dapat terintegrasi dengan baik.
Program sosialisasi kebijakan yang telah dilakukan sepanjang 2025 di 34 provinsi turut menjadi bagian dari upaya penguatan tata kelola. Meski demikian, evaluasi menunjukkan bahwa tidak seluruh materi dapat terserap secara optimal. Oleh karena itu, pemerintah menilai perlu adanya sosialisasi berkelanjutan sebagai bentuk penyegaran kebijakan.
Baca Juga :
Dengan penguatan standar keamanan pangan dan tata kelola yang lebih solid, pemerintah optimistis Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan lebih aman, berkualitas, dan berkelanjutan. Upaya ini sekaligus menjadi bagian dari komitmen negara dalam menjamin hak masyarakat atas pangan bergizi dan aman.
