INVERSI.ID – Polemik seputar pelaksanaan Program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) Tahap II kembali menjadi perhatian publik. Sejumlah mahasiswa dari keluarga kurang mampu terancam tidak dapat melanjutkan pendidikan karena belum terakomodasi dalam program bantuan tersebut. Menyikapi kondisi ini, DPRD DKI Jakarta bersama Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mendorong adanya langkah kolaboratif agar mahasiswa tetap mendapatkan akses pendidikan yang layak.
Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Wibi Andrino menyatakan bahwa Dinas Pendidikan DKI Jakarta telah menunjukkan itikad baik dengan membuka ruang kolaborasi bersama berbagai pihak. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat menjadi solusi sementara maupun jangka panjang bagi mahasiswa kurang mampu yang belum mendapatkan bantuan KJMU Tahap II.
“Itikad baik dari Disdik untuk mencari kolaborator. Melalui Baznas, CSR perusahaan ataupun dari alumni, guna membantu mahasiswa dari keluarga kurang mampu,” kata Wibi di Jakarta, Senin.
Pernyataan tersebut disampaikan Wibi saat menerima audiensi warga yang tergabung dalam forum aspirasi mahasiswa dan orangtua penerima KJMU. Audiensi itu secara khusus membahas nasib mahasiswa yang belum terakomodasi dalam program bantuan pendidikan unggulan Pemprov DKI Jakarta tersebut.
Kolaborasi Jadi Jalan Tengah Bantuan Pendidikan
Menurut Wibi, keterbatasan kuota dan regulasi dalam program KJMU tidak boleh menjadi penghalang bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan tinggi. Ia menilai kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan dapat menjadi jalan tengah agar hak pendidikan tetap terpenuhi.
Dalam audiensi tersebut, DPRD DKI Jakarta mendorong Dinas Pendidikan agar lebih aktif menggandeng Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), sektor swasta melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR), hingga peran alumni perguruan tinggi. Skema kolaborasi ini diharapkan mampu menjangkau mahasiswa yang secara ekonomi layak menerima bantuan, namun terkendala aturan administrasi KJMU.
Wibi menegaskan bahwa pendidikan merupakan investasi jangka panjang yang tidak boleh terputus hanya karena persoalan teknis. Ia berharap Pemprov DKI Jakarta dapat memastikan tidak ada mahasiswa yang harus berhenti kuliah akibat masalah pembiayaan.
Audiensi yang digelar tersebut menjadi ruang dialog antara perwakilan mahasiswa, orangtua, DPRD, dan Dinas Pendidikan. Dalam forum itu, berbagai aspirasi dan kekhawatiran disampaikan secara terbuka, terutama terkait kepastian status bantuan pendidikan bagi mahasiswa yang saat ini berada di ujung semester.
Regulasi KJMU Diminta Lebih Berkeadilan
Sejalan dengan hal tersebut, Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Raden Gusti Arief Yulifard menekankan pentingnya perhatian bersama terhadap peserta KJMU yang secara kriteria layak, namun terkendala regulasi. Ia menilai bahwa kebijakan bantuan pendidikan harus terus dievaluasi agar tetap relevan dengan kondisi di lapangan.
Baca Juga :
Menurut Raden Gusti, DPRD DKI Jakarta bersama Pemprov DKI perlu mengkaji ulang regulasi yang mengatur program KJMU. Tujuannya agar kebijakan tersebut tetap tepat sasaran, tanpa mengabaikan prinsip keadilan sosial bagi mahasiswa dari keluarga tidak mampu.
“Mudah-mudahan ini menjadi kepedulian kita, bagaimana ada 147 kurang lebih peserta yang memang menurut mereka forum ini harus layak untuk sebagai penerima,” ujarnya.
Ia menyebutkan, jumlah mahasiswa yang belum terakomodasi dalam KJMU Tahap II mencapai sekitar 147 orang. Angka tersebut dinilai bukan jumlah yang kecil, terlebih jika dikaitkan dengan potensi dampak sosial yang timbul apabila para mahasiswa tersebut terpaksa menghentikan studi.
Raden Gusti menegaskan bahwa DPRD DKI Jakarta akan terus mengawal persoalan ini agar tidak berlarut-larut. Ia berharap ada solusi konkret yang tidak hanya bersifat sementara, tetapi juga mampu memperbaiki sistem penyaluran bantuan pendidikan ke depan.
Menurutnya, regulasi yang terlalu kaku berisiko mengesampingkan realitas sosial yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan publik, termasuk di bidang pendidikan, harus selalu adaptif dan berpihak pada kelompok rentan.
Disdik DKI Jamin Mahasiswa Tak Putus Kuliah
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Nahdiana menegaskan bahwa pihaknya tengah melakukan pendataan secara menyeluruh serta menjalin komunikasi dengan berbagai perguruan tinggi. Langkah ini dilakukan untuk memberikan kepastian kepada mahasiswa dan orangtua terkait kelangsungan studi mereka.
Nahdiana menjelaskan bahwa Disdik DKI Jakarta tidak ingin ada mahasiswa yang mengalami putus kuliah atau drop out (DO) akibat kendala pembiayaan. Oleh karena itu, pihaknya berupaya mencari solusi, baik melalui skema KJMU maupun alternatif bantuan lain melalui kolaborasi dengan pihak eksternal.
“Kami akan komunikasi ke kampus. Kami akan data berapa banyak kampus yang sudah MOU dengan kami,” katanya.
Ia menambahkan, kerja sama dengan perguruan tinggi menjadi aspek penting dalam memastikan kelancaran bantuan pendidikan. Melalui nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MOU), Disdik DKI Jakarta dapat memetakan skema bantuan yang memungkinkan mahasiswa tetap mengikuti perkuliahan sambil menunggu kepastian bantuan.
Disdik juga berkomitmen untuk terus berkoordinasi dengan DPRD DKI Jakarta guna mencari solusi yang paling tepat dan adil. Menurut Nahdiana, sinergi antar lembaga menjadi kunci dalam menyelesaikan persoalan pendidikan yang bersifat kompleks dan menyentuh langsung kehidupan masyarakat.
Di sisi lain, Koordinator Forum Aspirasi Warga untuk KJMU Budi Putra menyampaikan kekhawatiran yang dirasakan para orangtua dan mahasiswa. Ia menuturkan bahwa ketidakpastian status bantuan telah menimbulkan kecemasan serius, terutama menjelang dimulainya kembali perkuliahan setelah libur semester.
Budi berharap audiensi yang dilakukan dapat memberikan kejelasan dan jaminan bahwa hak ratusan mahasiswa tetap terjaga. Ia menekankan bahwa tanpa kepastian bantuan, banyak mahasiswa berada dalam posisi sulit dan terancam harus mengundurkan diri dari kampus.
“Hari ini kita bertemu memastikan bahwa hak 147 anak ini terjamin ditetapkan sebagai penerimaan KJMU. Kalau mereka tidak ditetapkan mereka sudah bilang bahwa Januari ini setelah libur semester mereka akan mundurkan diri dari kampus,” ucapnya.
Menurut Budi, persoalan ini tidak hanya menyangkut bantuan finansial, tetapi juga masa depan generasi muda Jakarta. Ia berharap pemerintah daerah dapat mengambil keputusan yang berpihak pada kepentingan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.
Dengan adanya komitmen dari DPRD DKI Jakarta dan Dinas Pendidikan untuk membuka ruang kolaborasi dan melakukan evaluasi kebijakan, diharapkan persoalan KJMU Tahap II dapat segera menemukan titik terang. Mahasiswa dari keluarga kurang mampu diharapkan tetap dapat melanjutkan pendidikan tanpa dibayangi kekhawatiran akan biaya, sekaligus memastikan tujuan program KJMU sebagai instrumen pemerataan akses pendidikan dapat tercapai secara optimal.
