JAKARTA, INVERSI – Pemerintah berencana memperluas jangkauan Program Bantuan Pasang Baru Listrik pada tahun 2026 dengan menyasar hingga 500.000 rumah tangga di seluruh Indonesia.
Kebijakan ini disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia sebagai bagian dari komitmen negara untuk memastikan seluruh masyarakat, termasuk di wilayah terpencil, memperoleh akses listrik yang layak.
Jumlah tersebut meningkat signifikan dibandingkan realisasi program pada tahun sebelumnya yang menjangkau sekitar 200.000 rumah tangga. Bahlil menyebut peningkatan target ini merupakan respons atas aspirasi anggota DPR RI Komisi XII, yang mendorong agar program elektrifikasi rumah tangga kurang mampu diperluas secara lebih agresif.
“Naikkan menjadi 500 ribu, karena ini atas permintaan daripada teman-teman Komisi XII. Nanti kita minta teman-teman Komisi XII juga untuk membantu kami agar program-program itu mencapai sasaran,” ujar Bahlil saat rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta, Kamis 22 Januari 2026.
Menurut Bahlil, perluasan Program Bantuan Pasang Baru Listrik tidak hanya menyangkut penambahan angka penerima, tetapi juga menuntut sinkronisasi kebijakan antara legislatif dan eksekutif. Ia menilai dukungan DPR penting agar penentuan lokasi dan penerima bantuan benar-benar tepat sasaran, terutama bagi masyarakat di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.
Lebih jauh, Bahlil menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan sektor energi tidak semata diukur dari capaian makro seperti target lifting minyak dan gas bumi. Baginya, indikator keberhasilan yang sesungguhnya adalah terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat, termasuk akses listrik hingga ke tingkat desa dan kelurahan.
“Kalau boleh jujur saya katakan, dari lubuk hati yang paling dalam, saya merasa Insya Allah sampai selesai menjadi kabinet sukses kalau semua desa-desa dan kelurahan itu diairi dengan listrik semuanya,” kata Bahlil. Ia menambahkan, capaian teknis di sektor energi tidak akan bermakna apabila masih ada warga yang hidup tanpa penerangan.
Bahlil bahkan menyatakan akan menganggap dirinya gagal sebagai Menteri ESDM apabila masih terdapat masyarakat yang belum menikmati listrik, meskipun indikator kinerja lain tercapai. “Sekalipun lifting tercapai, tapi kalau saudara-saudara kita di desa-desa itu belum dapat listrik, saya menganggap saya Menteri yang gagal,” ujarnya.
Pernyataan tersebut mencerminkan keprihatinan pemerintah terhadap ketimpangan infrastruktur dasar yang masih terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Menurut Bahlil, kondisi ini ironis mengingat Indonesia telah lebih dari delapan dekade merdeka, namun belum sepenuhnya mampu memastikan akses energi yang merata bagi seluruh rakyatnya.
Baca Juga :
Dalam rapat tersebut, Bahlil juga membagikan pengalaman pribadinya tumbuh di desa tanpa listrik. Ia mengenang masa kecil ketika harus belajar dengan lampu pelita, yang kerap membuat wajahnya menghitam akibat asap. Pengalaman itu, menurutnya, menjadi pengingat bahwa akses listrik memiliki dampak langsung terhadap kualitas hidup, pendidikan, dan kesempatan generasi muda.
Program Bantuan Pasang Baru Listrik selama ini menjadi salah satu instrumen pemerintah untuk mendorong pemerataan energi, khususnya bagi rumah tangga kurang mampu yang belum teraliri listrik. Program ini mencakup pembiayaan instalasi awal sehingga masyarakat dapat langsung menikmati sambungan listrik tanpa beban biaya besar di awal.
Dengan target 500.000 rumah tangga pada 2026, pemerintah berharap rasio elektrifikasi nasional dapat terus meningkat dan kesenjangan antarwilayah semakin menyempit. Bahlil menekankan bahwa penyediaan listrik bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan wujud kehadiran negara dalam menjamin keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat.
Melalui perluasan program ini, Kementerian ESDM optimistis akses energi yang lebih merata akan mendorong aktivitas ekonomi lokal, meningkatkan kualitas pendidikan, serta memperbaiki taraf hidup masyarakat di berbagai pelosok Indonesia.
