JAKARTA —
Sejak pertama kali diluncurkan pada 6 Januari 2025, data resmi menunjukkan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini telah bertransformasi menjadi mesin ekonomi baru yang masif. Pencapaian dan isu-isu strategis yang mampu ditangani Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai penanggung jawab program ini melampaui target awal yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029.
Kedeputian Sistem dan Tata Kelola BGN mencatat, target awal operasional program MBG, yaitu 5.000 Satuan Pelayanan Makan Bergizi (SPPG) dan 15 juta penerima manfaat, telah tercapai lebih cepat dari jadwal, yakni pada Agustus 2025. Ekspansi program terus berlanjut, dan per 5 Januari 2026, jumlah SPPG yang beroperasi telah mencapai 19.188 unit, melayani total 57.564.000 penerima manfaat.
Capaian yang paling menonjol adalah kontribusi program ini dalam penciptaan lapangan kerja. Target awal penyerapan 250.000 tenaga kerja di SPPG telah terlampaui jauh. Hingga awal Januari 2026, program MBG telah menyerap 786.708 tenaga kerja baru, termasuk Kepala SPPG, Penata Layanan Operasional Gizi (PLOG), dan Penata Layanan Operasional Akuntan (PLOK).
“Kami bersyukur atas akselerasi yang luar biasa ini. Pencapaian 5.000 SPPG dan 15 juta penerima manfaat di bulan Agustus 2025 adalah bukti komitmen kita bersama. Program MBG bukan hanya tentang gizi, tetapi juga tentang pergerakan ekonomi rakyat. Hampir 800 ribu lapangan kerja baru yang tercipta adalah dampak nyata yang tidak bisa diabaikan,” ujar Tigor Pagaribuan, Deputi Sistem dan Tata Kelola BGN di Jakarta, Selasa (20/1/2026).
Skala operasional 19.188 SPPG menciptakan permintaan bahan baku pangan yang sangat besar, secara langsung memberdayakan petani, peternak, dan produsen lokal. Data BGN merinci estimasi kebutuhan bahan baku bulanan dan jumlah produsen yang terlibat, menunjukkan betapa vitalnya program ini bagi kedaulatan pangan nasional.
Meskipun capaiannya masif, BGN juga menyoroti beberapa isu strategis yang memerlukan perbaikan mendesak. Isu utama berkisar pada keamanan pangan (food safety) dan tata kelola sistem. BGN mengakui, proses penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) dan sertifikasi Halal masih melalui banyak pihak dan belum seragam, sementara banyak penyedia makanan belum memenuhi standar keamanan pangan yang memadai.
Selain itu, BGN juga mencatat perlunya sosialisasi masif kepada pelaku UMKM dan konsumen mengenai perbedaan antara produk olahan standar dengan Ultra- Processed Food (UPF) yang berisiko Kesehatan. Untuk mengatasi tantangan ini, BGN telah menetapkan Strategi Perbaikan Tahun 2026 yang fokus pada penguatan sistem dan kualitas.
“Kami menempatkan percepatan SLHS dan sertifikasi Halal sebagai prioritas nomor satu di tahun 2026. Selain itu, kami akan segera mengimplementasikan Grading SPPG untuk memastikan standar mutu yang tinggi di setiap unit. Perbaikan sistem manajemen, peningkatan kapasitas SDM, dan penanganan sisa pangan (zero waste) juga menjadi fokus utama kami untuk menjamin keberlanjutan dan kualitas program MBG,” tegas Tigor.
Program MBG diproyeksikan akan terus meluas, termasuk rencana perluasan sasaran penerima manfaat ke kelompok Bayi (6-12 bulan) serta Pendidik dan Tenaga Kependidikan, yang menuntut standar keamanan pangan dan variasi gizi yang lebih ketat.
