JAKARTA – Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melayangkan teguran keras kepada manajemen BPJS Kesehatan terkait program Penerima Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang membuat kisruh secara nasional.
Dalam rapat kerja bersama Komisi VIII, IX, dan XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senin (9/2/2026), Purbaya menyebut penghapusan data yang mendadak telah menimbulkan kegaduhan di masyarakat yang sebenarnya tidak perlu terjadi.
Purbaya menyoroti lonjakan penghapusan data peserta PBI JKN yang mencapai 11 juta orang pada Februari 2026.
“Angka ini setara dengan hampir 10% dari total peserta,” ujarnya.
Jumlah itu, kata Purbaya, yang menjadi pemicu utama keributan karena masyarakat tidak mendapatkan informasi yang cukup sebelum status kepesertaan mereka dinonaktifkan.
“Kenapa tiba-tiba ramai di bulan Februari tahun ini? Menurut dugaan kami, karena sedemikian besar orang yang terpengaruh dan mereka tidak tahu bahwa mereka sudah tidak masuk dalam daftar lagi,” ujar Purbaya.
Purbaya menilai proses manajemen data ini sangat tidak efisien. Purbaya menegaskan bahwa anggaran yang dikeluarkan pemerintah tetap besar, namun karena manajemen operasional yang buruk, pemerintah justru mendapatkan citra negatif di mata publik.
“Jangan sampai yang sudah sakit, tiba-tiba mau cuci darah, tiba-tiba tidak eligible (tidak berhak). Itu kayaknya kita konyol ya. Padahal uang yang saya keluarin sama. Saya rugi di situ, uang keluar, image jelek jadinya. Pemerintah rugi dalam hal ini,” tegasnya dengan nada tinggi.
Menteri Keuangan juga mengusulkan agar proses penonaktifan peserta tidak dilakukan secara mendadak. Ia meminta adanya masa transisi atau smoothing selama 2 hingga 3 bulan sebelum status kepesertaan benar-benar dicabut.
Baca Juga :
“Harus dibarengi dengan sosialisasi yang masif kepada peserta yang terdampak,” katanya.
Purbaya menekankan bahwa masalah yang terjadi saat ini bukan pada soal ketersediaan anggaran, melainkan pada aspek manajerial dan komunikasi.
“Uang yang saya keluarkan sama, tidak berubah. Kenapa keributannya beda? Masalahnya adalah masalah operasional, masalah manajemen, dan masalah sosialisasi yang harus bisa dibereskan secepatnya,” pungkasnya.
