JAKARTA –
Palu Komisi XI DPR RI telah diketuk. Thomas Djiwandono, yang saat ini menjabat Wakil Menteri Keuangan, resmi terpilih sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI), Selasa (27/1/2026). Namun, penunjukan ini bukan tanpa sorotan tajam. Statusnya sebagai keponakan dari Presiden Prabowo Subianto langsung memicu bisik-bisik publik, apakah independensi Bank Indonesia akan terancam?
Di tengah kekhawatiran akan potensi intervensi Istana, Thomas Djiwandono memberikan jawaban tegas yang mengejutkan banyak pihak. Ia membuat pernyataan lugas di hadapan para anggota dewan dan menjamin bahwa dirinya akan menjaga independensi Bank Indonesia, benteng terakhir stabilitas moneter negara.
“Saya bukan anggota Gerindra lagi,” tegas Thomas saat uji kelayakan dan kepatutan.
Pernyataan ini menjadi sebuah janji publik. Ia seolah menarik garis demarkasi yang jelas antara hubungan keluarganya dengan Presiden Prabowo dan tanggung jawab profesionalnya di Bank Indonesia. Thomas sadar betul bahwa posisinya sebagai Deputi Gubernur BI menuntut loyalitas tunggal pada kepentingan ekonomi negara, bukan pada afiliasi politik atau keluarga.
Kekhawatiran publik ini juga direspons oleh politisi senior PDIP, Said Abdullah. Menurutnya, meskipun hubungan keluarga tidak bisa dipungkiri, publik tidak perlu khawatir berlebihan.
“Publik tak perlu khawatir berlebihan,” ujar Said. Ia menekankan bahwa Bank Indonesia memiliki sistem kerja yang kokoh dan berlapis, yang tidak memungkinkan satu orang, bahkan seorang Deputi Gubernur, untuk membuat keputusan sepihak yang dipengaruhi oleh pihak luar.
Keputusan di BI, menurutnya, selalu diambil secara kolektif melalui Rapat Dewan Gubernur (RDG) yang didasarkan pada data dan analisis mendalam, bukan bisikan atau tekanan dari Istana.
Terpilihnya Thomas Djiwandono menjadi sebuah pertaruhan besar. Di satu sisi, rekam jejaknya di Kementerian Keuangan dianggap mumpuni. Namun di sisi lain, bayang-bayang nama besar Prabowo Subianto akan terus mengikutinya.
Baca Juga :
Kini, seluruh mata tertuju padanya. Mampukah ia membuktikan janjinya dan menjaga BI dari tarikan politik? Atau akankah kekhawatiran publik soal “bos titipan Istana” menjadi kenyataan? Lima tahun ke depan akan menjadi panggung pembuktian bagi Thomas Djiwandono.
